Tata Kelola Homebase Dosen Program Studi

Dalam rangka persiapan proses akreditasi dan reakreditasi program studi, BPM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Koordinator Program Studi di ruang Rapat BPM Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Lt. 2 Kampus Sekaran, Selasa (2/5). Rapat koordinasi yang dihadiri para Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan homebase dosen pada masing-masing program studi yang bersangkutan.

Dalam sambutannya, Suwito Eko Pramono (Ketua BPM) menyampaikan bahwa homebase dosen program studi yang sedang mengajukan akreditasi atau reakreditasi masih kosong atau kurang. Oleh karena itu, Ketua BPM meminta kepada para Koordinator Program Studi untuk segera menyiapkan nama-nama dosen dan disampaikan kepada BPM untuk dimasukan dalam PD Dikti Kemristek Dikti. Usulan nama-nama dosen tersebut harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dekan atau Direktur, selain itu, usulan tersebut harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,- serta dan SK CPNS dan PNS dari dosen yang diusulkan.

Beberapa program studi yang harus memperbaiki homebase dosen adalah Disain Komunikasi Visual (D3), Pendidikan Bahasa Mandarin (S1), Pendidikan Luar Sekolah (S2), Ilmu Hukum (S2), Pendidikan Sendratasik (S2), Pendidikan Seni (S3), Pendidikan Bimbingan dan Konseling (S3), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S3), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S3), Ilmu Pendidikan Bahasa (S3), dan Pendidikan Matermatika (S3). Continue reading

BPM Review Borang Akreditasi Prodi Sastra Jawa S1 UNNES

Reviewers BPM Prof Dr Kartono MSi menerima Tim Prodi Sastra Jawa S1. Tim terdiri atas enam orang, yang dipimpin oleh Ketua Jurusan Drs Widodo MPd.

Badan Penjaminan Mutu melakukan review Borang Akreditasi Program Studi Sastra Jawa S1, Kamis (27/4) bertempat di Ruang Rapat BPM Gedung Prof Dr Retno Sriningsih Satmoko Lantai 2 Kampus Sekaran. Sudah menjadi Tugas BPM Sebagai Badan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi program studi.

Widodo MPd menyampaikan, Prodi Sastra Jawa S1 saat ini peringkat B sebagaimana No. SK 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 dengan tanggal kadaluarsa 2019-01-09 dan ingin meningkatkan peringkat akreditasi prodi.

Dalam kesimpulannya, Prof Kartono meminta kepada Tim Prodi Sastra Jawa S1 untuk memperbaiki borang. “Hanya borang Standar 4 yang sudah oke, yang lain saya meminta untuk perlu segera direvisi dan dilengkapi data pendukung,”. Kata Prof Kartono. (NS)

Ke Jakarta, KaPPME BPM UNNES Ikuti Pelatihan SAPTO

Kepala Pusat Penjaminan Mutu Eksternal (PPME) Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNNES berangkat menuju Jakarta guna menghadiri Kegiatan Pelatihan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) bagi Pengguna Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 April 2017 di Hotel Sari Pan Pacific Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat. Pelatihan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia. Perwakilan BPM UNNES yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Dra Diah Vitri Widayanti DEA.

Melalui pelatihan penggunaan SAPTO untuk memudahkan BAN-PT dalam mendata perguruan tinggi yang sudah terakreditasi ataupun belum terakreditasi. Dengan sistem tersebut diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan efesiensi dan kapasitas BAN-PT, tetapi sekaligus dapat meningkatkan akurasi, objektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Saat ini BAN-PT sudah melakukan akreditasi ribuan perguruan tinggi dan untuk akreditasi Program Studi BAN-PT sudah mengakreditasi puluhan ribu. Harapannya proses akreditasi ke depan harus memberikan jaminan kepada user karena perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia sangat tinggi, tetapi yang sudah diasesmen oleh asesor masih sangat rendah. Proses akreditasi tidak akan selesai bila dilakukan dengan model-model yang konvensional, maka dengan adanya SAPTO proses akreditasi bisa lebih baik, efektif, efisien, dan kualitas tetap terjaga, dan diharapkan juga selama sosialisasi agar proses pengajuan secara online tersebut tidak hanya dimengerti oleh para asesor saja, namun pihak institusi dan prodi juga harus diajarkan cara melakukan pengajuan secara online. (NS)