Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  melaksanakan Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Laras Asri Salatiga

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2020, kegiatan ini bermaksud agar peserta mampu mengelola tugas pokok, kewajiban dan fungsi masing-masing sesuai dengan tugasnya. “dengan agenda workshop penyusunan SOP ini menjadi harapan besar kami untuk memperkuat persiapan akreditasi Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan di dalam instansi

Kegiatan ini menghadirkan Bapak Agung Yulianto S.Pd. M.Si selaku ketua Badan Penjaminan Mutu dari Universitas Negeri Semarang. Beliau menyampaikan, bahwa SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Ada beberapa prinsip penyusunan SOP yaitu;

Pertama, SOP harus ditulis secara jelas, sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan diterapkan untuk satu kegiatan tertentu.

Kedua, SOP harus dapat menjadi pedoman yang terukur baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, maupun rincian biaya pelayanan dan tatacara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan.

Ketiga, SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan sampai di mana tanggung jawab masing-masing pejabat/pegawai.

Keempat, SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku. Dan, Kelima,SOP harus dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan.